KUPASnews.com – Desa bukan sekadar hamparan tanah dengan sekumpulan rumah. Desa adalah denyut nadi bangsa—unit terkecil yang menjadi cermin nyata keberhasilan atau kegagalan pembangunan nasional.
Sebagai miniatur Indonesia, desa menyimpan potensi besar sekaligus tantangan kompleks yang membutuhkan solusi terpadu. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), desa adalah entitas vital.
Di sinilah kesejahteraan masyarakat seharusnya dimulai, sekaligus menjadi tolok ukur kemajuan bangsa. Namun, realitanya, banyak desa masih bergulat dengan masalah multidimensi.
Di bidang sosial, konflik horizontal antarkelompok warga, kekerasan domestik, dan kriminalitas masih menjadi momok.
Sementara di sektor ekonomi, kemiskinan, pengangguran, stunting, serta minimnya akses pendidikan dan kesehatan menghambat kemajuan.
“Kita tidak bisa menutup mata. Masalah di desa seperti jaring laba-laba—saling berkaitan dan butuh penanganan holistik,” tegas Sarkawi, Kepala Desa Tanjung Karet, dalam wawancara eksklusif. Selasa (6/5/2025).
Menurut Sarkawi, solusi tidak bisa datang dari pemerintah desa saja. “Membangun desa harus jadi gerakan bersama. Mulai dari masyarakat, swasta, akademisi, hingga LSM. Kita punya program pemberdayaan pemuda dan perempuan, tapi butuh dukungan semua pihak agar dampaknya lebih masif,” ujarnya.
Ia mencontohkan inisiatif di Desa Tanjung Karet yang menggandeng universitas untuk pelatihan kewirausahaan.
“Dulu banyak pemuda menganggur, sekarang mereka mulai mandiri dengan usaha kecil. Tapi akses modal masih jadi kendala,” tambah Sarkawi.
Di era digital, pembangunan desa juga harus memanfaatkan teknologi. Mulai dari sistem administrasi berbasis online hingga pemasaran produk desa secara digital.
Namun, Sarkawi mengingatkan, “Teknologi penting, tapi jangan sampai mengikis kearifan lokal. Desa harus maju tanpa kehilangan jati diri.”
Ia menekankan pentingnya infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan internet sebagai fondasi. “Tanpa akses yang baik, program apa pun akan sulit jalan,” katanya.
Pembangunan desa bukan proyek instan, melainkan proses berkelanjutan. Dengan sinergi antar-pemangku kepentingan, optimisme itu tumbuh.
“Kami percaya, desa bisa menjadi lokomotif perubahan. Tapi kami butuh kebijakan yang berpihak, bukan sekadar wacana,” pungkas Sarkawi.
Bangun desa bukan hanya tentang fisik, tapi juga membangun manusia, martabat, dan masa depan Indonesia yang lebih adil.***
