KUPASnews.com– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah pusat harus benar-benar murni untuk peningkatan kualitas gizi anak sekolah, bukan justru dijadikan ladang bisnis bagi penyedia jasa.
Hal ini ditegaskan oleh Aktivis Bengkulu Utara, Afrizal Karnain alias Buyung Karim, pada Senin (9/3/2026). Buyung Karim menyoroti adanya kekhawatiran bahwa program ini berpotensi menjadi objek mencari keuntungan sepihak oleh oknum penyedia jasa catering atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas adalah harga mati agar dana negara benar-benar terserap untuk kepentingan kesehatan siswa.
“Jangan sampai program ini hanya menjadi ajang mencari cuan. Kita harus pastikan dana yang digunakan benar-benar kembali ke piring anak-anak dalam bentuk makanan berkualitas, bukan sisa keuntungan yang dikejar,” tegas Buyung Karim di Arga Makmur.
Selain masalah transparansi anggaran, Buyung juga memberikan peringatan keras terkait standar keamanan pangan. Ia merujuk pada beberapa kasus keracunan makanan di daerah lain yang disebabkan oleh kelalaian pihak pengelola dalam menyajikan menu.
Ia mendesak agar SPPG dan pihak sekolah mematuhi Standard Operational Procedure (SOP) secara ketat, mulai dari pemeriksaan bahan baku, proses pengolahan, hingga pelatihan petugas dapur.
“Jangan sampai kejadian buruk itu terjadi di Bengkulu Utara. Anak-anak kita bukan kelinci percobaan. Pihak SPPG jangan main-main dengan kesehatan generasi kita,” tambahnya.
Lebih lanjut, Buyung Karim menilai peran Satgas MBG Kabupaten Bengkulu Utara saat ini belum terlihat nyata di lapangan. Ia menyebut fungsi pengawasan, identifikasi masalah, hingga koordinasi antar-lembaga masih lemah atau bahkan belum tampak sama sekali.
“Peran Satgas harus muncul. Mereka harus proaktif mengawasi pelaksanaan di lapangan dan meningkatkan transparansi. Jika ada masalah, segera beri rekomendasi perbaikan, jangan hanya diam,” ujarnya.
Aktivis kawakan ini juga mengajak masyarakat dan wali murid untuk mengambil peran aktif sebagai kontrol sosial melalui empat langkah.
Pertama memantau keamanan dan kualitas gizi makanan di sekolah. Berani melapor ke Dinas Kesehatan atau Dinas Pendidikan jika ditemukan kejanggalan.
Selain itu, wali murid menyampaikan saran konstruktif untuk perbaikan program serta menjadi relawan dalam pengawasan program secara swadaya.
Menutup keterangannya, Buyung Karim mengingatkan bahwa kritik dari masyarakat seharusnya dianggap sebagai masukan untuk perbaikan, bukan sebagai hambatan.
“Hati-hati, SPPG! Kesehatan anak-anak adalah prioritas utama. Jangan prioritaskan keuntungan di atas nyawa anak-anak. Kami akan terus memantau agar program ini berjalan di rel yang benar,” pungkasnya.***
