Jakarta, KUPASNEWS.com– Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman meluncurkan kebijakan progresif untuk meringankan beban pelaku UMKM yang terjerat utang.

Dalam konferensi persnya, Maman menegaskan bahwa program penghapusan piutang ini hanya akan menyasar pengusaha yang benar-benar tidak lagi mampu melunasi utangnya.

“Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada bias. Hanya saudara-saudara kita yang masuk daftar penghapusbukuan, yaitu mereka yang benar-benar sudah tidak sanggup membayar, yang dapat memanfaatkan kebijakan ini,” ujarnya penuh keyakinan, Kamis (5/12).

Demi Kepastian, Tidak Serta-Merta

Maman menjelaskan, program ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024, yang secara khusus mengatur tentang penghapusan piutang macet pada UMKM.

Ia menegaskan bahwa pengusaha yang belum masuk daftar blacklist perbankan tidak bisa serta-merta mengajukan penghapusan utang.

“Tidak bisa yang belum terdata tiba-tiba minta penghapusan utang. Semua harus melalui mekanisme yang jelas,” tegasnya.

Melawan Beban Bencana Alam

Menurut Maman, mayoritas UMKM yang masuk daftar penghapusan utang adalah mereka yang terdampak bencana alam.

Kondisi ini membuat mereka tidak hanya kehilangan aset, tetapi juga akses untuk mendapatkan modal baru.

“Korban bencana ini adalah prioritas kita. Insya Allah, dengan program ini, mereka bisa kembali melangkah,” katanya.

Pemutihan Utang sebagai Langkah Pemulihan

Program pemutihan ini, kata Maman, akan membantu UMKM lepas dari jeratan daftar hitam yang selama ini membatasi mereka mengakses pinjaman.

Pemerintah juga telah menetapkan tenggat waktu enam bulan untuk menyelesaikan seluruh proses, sesuai dengan amanat PP 47.

“Waktu kita terbatas, hanya enam bulan. Namun, kita optimis proses ini akan berjalan sesuai rencana,” tambahnya.

Bank-Bank BUMN Mulai Bergerak

Di sisi lain, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) telah memulai langkah pendataan utang UMKM untuk memastikan tidak ada data yang terlewat.

Upaya ini menjadi landasan penting dalam mempercepat implementasi kebijakan pemutihan utang.

Kebijakan ini menjadi secercah harapan bagi pelaku UMKM yang selama ini terhimpit beban finansial.

Apakah langkah ini cukup untuk menggerakkan roda ekonomi UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional?

Waktu yang akan menjawabnya. Namun, untuk saat ini, kebijakan ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam mendukung pengusaha kecil untuk kembali bangkit.