KUPASnews.com – Kabupaten Bengkulu Utara diperkirakan menghadapi agenda besar pemerintahan desa pada 2027. Selain pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), pemerintah daerah juga akan menghadapi agenda pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di 192 desa.

Berdasarkan data yang disampaikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bengkulu Utara, terdapat sekitar 1.020 posisi anggota BPD yang akan mengikuti proses pemilihan di seluruh desa tersebut.

Kepala Dinas PMD Kabupaten Bengkulu Utara, Rahmat Hidayat, menyampaikan hal itu saat dikonfirmasi, Jumat (6/11/2026).

Menurutnya, pemilihan anggota BPD menjadi salah satu agenda penting yang perlu dipersiapkan pemerintah daerah karena menyangkut keberlangsungan lembaga perwakilan masyarakat di tingkat desa.

“Pada tahun 2027, selain agenda Pilkades, kita juga menghadapi pemilihan anggota BPD di 192 desa dengan jumlah sekitar 1.020 anggota. Ini tentu menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan persiapan dan koordinasi agar seluruh tahapan dapat berjalan sesuai ketentuan,” ujar Rahmat.

Ia menjelaskan, pelaksanaan kedua agenda tersebut membutuhkan perencanaan yang matang, mulai dari kesiapan administrasi, koordinasi dengan pemerintah desa, hingga dukungan seluruh pihak yang terlibat.

Pemilihan anggota BPD juga memiliki arti penting dalam menjaga fungsi kelembagaan desa. BPD merupakan lembaga yang memiliki peran dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

“Karena itu, kami berharap seluruh proses pemilihan nantinya dapat berlangsung tertib, transparan, dan sesuai aturan. Partisipasi masyarakat juga penting agar anggota BPD yang terpilih benar-benar dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya,” demikian Rahmat.

Dengan agenda Pilkades dan pemilihan anggota BPD yang sama-sama dijadwalkan pada 2027, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara perlu menyiapkan langkah koordinasi lintas sektor agar kedua kegiatan demokrasi di tingkat desa tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Kedua agenda ini sekaligus menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk menentukan kepemimpinan desa serta memilih wakil masyarakat yang akan menjalankan fungsi permusyawaratan dan pengawasan di tingkat pemerintahan desa.(Adv)