KUPASnews.com — Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata (ASA), mendesak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera menuntaskan berbagai kendala yang menghambat realisasi anggaran tahun 2026. Dengan waktu yang tersisa sekitar dua bulan, setiap perangkat daerah diminta mempercepat pelaksanaan program tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, ASA mengingatkan bahwa pembangunan daerah pada 2027 akan menghadapi tantangan lebih berat seiring efisiensi anggaran yang disebut mencapai Rp180 miliar.
Arahan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Pimpinan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Ruang Command Centre, Selasa (27/10/2026). Pertemuan itu diikuti jajaran OPD dan para camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
Dalam rapat tersebut, bupati menegaskan bahwa persoalan yang muncul selama pelaksanaan program harus segera dicarikan jalan keluar. Ia meminta jajaran OPD tidak membiarkan kendala di lapangan berlarut-larut hingga menghambat pencapaian target.
“Dinamika, permasalahan di lapangan saya tidak mau tahu, harus bisa selesaikan dua bulan ke depan,” tegasnya.
ASA juga menekankan pentingnya memastikan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, penyelesaian hambatan pelaksanaan program diperlukan agar hasil pembangunan tidak sekadar tercatat dalam laporan, tetapi benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Di akhir tahun 2026 kita tinggal sisa waktu dua bulan. Maka realisasi anggaran betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, sumbatan di lapangan harus segera diselesaikan sehingga dampak pembangunan di Bengkulu Utara bisa dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Kinerja Pejabat OPD Menjadi Perhatian
Selain mengejar target realisasi anggaran, ASA meminta para kepala OPD memastikan seluruh jajaran bekerja secara optimal. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab pimpinan perangkat daerah juga mencakup pengawasan terhadap kinerja pejabat di bawahnya.
Bupati bahkan meminta agar pejabat yang tidak mampu menjalankan tugas tidak dibiarkan menghambat pekerjaan organisasi.
“Sekiranya kepala OPD, sekiranya jajarannya tidak bisa bekerja, ganti saja, Pak. Saya sudah menyerahkan sepenuhnya kepada kepala-kepala OPD,” katanya.
Ia turut mengingatkan bahwa pejabat yang menghambat pelaksanaan program, terutama yang berkaitan dengan pencapaian visi dan misi bupati serta wakil bupati, akan menjadi perhatian dalam proses evaluasi kinerja.
OPD Diminta Proaktif Hadapi Efisiensi 2027
Menghadapi keterbatasan anggaran pada tahun mendatang, ASA meminta setiap OPD mulai menyiapkan langkah antisipasi. Ia menilai kondisi fiskal pada 2027 akan membuat pemerintah daerah menghadapi tantangan yang lebih besar dalam melanjutkan pembangunan.
“Tantangan kita 2027 akan datang tentu lebih sulit lagi dan lebih berat lagi. Makanya dua tahun ini kita bersyukur bisa membangun. Di tahun 2027 lebih berat lagi membangun, bagaimana kita menjelaskan kepada masyarakat Bengkulu Utara situasi pemerintah saat ini,” ungkapnya.
Sebagai salah satu langkah menghadapi kondisi tersebut, bupati meminta OPD lebih aktif berkoordinasi dengan kementerian di tingkat pusat. Perangkat daerah didorong untuk mencari peluang dukungan program dan pendanaan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan pembangunan di Bengkulu Utara.
“Pola sekarang berbeda, kita minta OPD harus bisa jemput bola. Di 2027 kita efisiensi Rp180 miliar, mau tidak mau kita menjemput bola, sowan kepada kementerian yang ada di pemerintah pusat,” ujarnya.
Di akhir arahannya, ASA menyampaikan apresiasi terhadap kinerja OPD selama ini. Ia meminta seluruh jajaran memperkuat koordinasi dan kerja sama agar target realisasi anggaran hingga akhir 2026 dapat tercapai sesuai aturan, sekaligus memastikan program pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pemerintah daerah kini dihadapkan pada dua agenda yang harus berjalan beriringan, yakni menyelesaikan hambatan realisasi anggaran tahun berjalan dan mempersiapkan strategi pembangunan di tengah efisiensi anggaran pada 2027.
