KUPASnews.com – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Bengkulu Utara mulai melakukan pembahasan mendalam terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Rapat kerja ini digelar bersama jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di ruang sidang paripurna Gedung DPRD Bengkulu Utara, Selasa (27/1/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Hotman Sihombing, didampingi Wakil Ketua Pansus Yos Sudarso dan tenaga ahli Slamet Waluyo. Hotman menegaskan bahwa penyusunan regulasi ini merupakan bentuk tanggung jawab nyata pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.
“Rapat kerja ini merupakan wujud tanggung jawab dan kepedulian pemerintah daerah terhadap para penyandang disabilitas, agar mereka memiliki perlindungan hukum dan akses yang sama dalam kehidupan bermasyarakat,” ujar Hotman dalam rapat tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Pansus bersama pihak eksekutif membedah draf Raperda pasal demi pasal secara mendetail. Fokus utama pembahasan adalah menciptakan aturan yang inklusif guna menjamin kesetaraan martabat, serta melindungi kelompok disabilitas dari segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, maupun kekerasan.
Hotman memaparkan bahwa Perda ini nantinya akan menjadi payung hukum bagi penyandang disabilitas di Bengkulu Utara untuk menikmati hak asasi manusia yang setara, termasuk akses terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, hingga fasilitas publik.
“Ini bertujuan untuk memastikan penyandang disabilitas dapat menikmati hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang sama dengan orang lain. Kami ingin memastikan mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri dan berkontribusi dalam masyarakat,” tambahnya.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Asisten I Setdakab Bengkulu Utara Bari Oktari, Staf Ahli Bupati Suwanto, Plt Kepala Dinas Pendidikan Budiman, Kepala Dinas Sosial Agus Sudrajat, Kabag Hukum Irsaliyah Yurda, serta perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM. Hasil pembahasan ini akan menjadi landasan final sebelum Raperda dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi Perda.(Adv)
