KUPASnews.com – Fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Bengkulu Utara menekankan pentingnya aksi nyata dan sinergi lintas sektor setelah disahkannya dua Peraturan Daerah (Perda) strategis tahun 2026.

Dua regulasi tersebut adalah Perda tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta Perda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang disahkan dalam Rapat Paripurna, Selasa (24/2/2026).

Fraksi Repal Bangkit secara spesifik mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Utara untuk merombak wajah pelayanan publik menjadi lebih inklusif. Juru bicara fraksi, Doni Asikin, meminta agar fasilitas seperti jalur kursi roda, huruf braille, hingga petugas bahasa isyarat tersedia di seluruh instansi, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa.

“Kami menekankan pentingnya pelayanan publik yang ramah dan inklusif. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendampingan, penerjemah, serta penyediaan fasilitas yang mudah diakses di seluruh tempat pelayanan umum tanpa biaya tambahan,” tegas Doni.

Senada dengan hal itu, Fraksi NasDem melihat pengesahan ini sebagai momentum integrasi kebijakan daerah yang adaptif. Eko Putra, juru bicara Fraksi NasDem, menyebut regulasi ini harus menjadi alat kontrol dan evaluasi bagi jalannya roda pemerintahan.

“Disahkannya kedua Perda ini adalah momentum penting dalam memperkaya siklus integrasi kebijakan dan menjawab perubahan zaman. Regulasi ini harus menjadi pedoman dalam tata kelola pemerintahan sekaligus alat kontrol dan evaluasi terhadap jalannya roda pemerintahan,” ujar Eko Putra.

Di sisi lain, Fraksi Demokrat Sejahtera mengingatkan bahwa kunci keberhasilan aturan ini terletak pada kolaborasi. Juru bicara fraksi, Yos Sudarso, mendorong optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) dan meminta dunia usaha untuk membuka pintu bagi tenaga kerja lokal serta kelompok disabilitas.

“Perlu adanya sinergi lintas sektor yang benar-benar berjalan efektif, sehingga perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas tidak hanya menjadi dokumen hukum, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya,” tandas Yos.

Ketiga fraksi tersebut sepakat akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat. Hal ini dilakukan guna memastikan Pemkab Bengkulu Utara segera menyusun peraturan turunan agar implementasi di lapangan tepat sasaran dan memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.(Adv)