KUPASnews.com – Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Parmin, S.I.P., menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk menjalankan fungsi pengawasan secara optimal terhadap pelaksanaan dua Peraturan Daerah (Perda) yang baru saja disahkan.

Ia memastikan kedua regulasi tersebut akan diimplementasikan sesuai ketentuan yang berlaku serta tepat sasaran bagi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Parmin usai memimpin Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Penyampaian Pendapat Kata Akhir Fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Selasa (24/2/2026). Dalam rapat yang berlangsung di ruang rapat utama DPRD Bengkulu Utara tersebut, tujuh fraksi secara bulat menyatakan persetujuan agar kedua Raperda ditetapkan menjadi Perda.

Adapun dua regulasi yang resmi disahkan tersebut adalah, Perda tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Perda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Pengesahan ini menjadi tonggak penting dalam penguatan perlindungan sosial serta penataan sistem ketenagakerjaan di Kabupaten Bengkulu Utara.

Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua I Ichram Nur Hidayat, S.T., dan Wakil Ketua II Herliyanto, S.I.P. Dari pihak eksekutif, hadir Bupati Bengkulu Utara Arie Septia Adinata, S.E., M.A.P., jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam keterangannya, Parmin menekankan bahwa pengesahan ini bukanlah akhir dari proses legislasi, melainkan awal tanggung jawab untuk memastikan efektivitas regulasi di lapangan.

“DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara optimal dan memastikan kedua Perda ini diimplementasikan sesuai ketentuan serta tepat sasaran. Kami ingin regulasi ini tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Parmin.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pengawasan akan difokuskan pada konsistensi pelaksanaan di setiap OPD terkait, termasuk aspek pengalokasian anggaran, penyusunan peraturan turunan, hingga capaian program.

“Kami selaku pihak Legislatif akan terus melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kedua Perda tersebut melalui rapat kerja, kunjungan lapangan, serta pembahasan bersama mitra kerja OPD. Langkah ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan dan agar tujuan pembentukan Perda benar-benar tercapai,” tukasnya.

Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata, memberikan apresiasi atas dukungan seluruh fraksi DPRD. Ia menilai sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan kunci utama dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

“Kami sangat mengapresiasi dukungan seluruh fraksi DPRD yang telah menyetujui dua Raperda ini menjadi Perda. Ini bentuk komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif untuk menghadirkan regulasi yang berpihak kepada masyarakat,” ujar Bupati Arie.

Bupati juga memastikan bahwa kritik dan saran dari fraksi-fraksi selama pembahasan akan menjadi perhatian serius. Ia menginstruksikan seluruh OPD terkait untuk segera menindaklanjuti pengesahan ini dengan langkah nyata.

“Masukan dari fraksi menjadi catatan penting bagi kami. OPD terkait harus memastikan Perda ini benar-benar dijalankan dengan baik sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat Bengkulu Utara ke depan,” tandasnya.

Melalui Perda Hak Penyandang Disabilitas, pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan jaminan hak yang lebih kuat, mulai dari akses pendidikan, kesehatan, hingga kesempatan kerja. Sementara itu, Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan diproyeksikan menjadi payung hukum untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis serta meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal.

Dengan pengawasan ketat dari DPRD dan kesiapan eksekutif dalam eksekusi, masyarakat kini berharap kedua regulasi ini mampu mendorong pembangunan daerah yang lebih inklusif, berkeadilan, dan meningkatkan kesejahteraan di Bengkulu Utara. (Adv)