KUPASnews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara resmi mengesahkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Selasa (24/2/2026).
Dua regulasi tersebut yakni Perda tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta Perda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
Pengesahan ini mendapat dukungan penuh dari sejumlah fraksi, di antaranya Golkar, Gerindra, dan PAN. Meski menyetujui, ketiga fraksi tersebut memberikan catatan kritis kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Utara agar aturan ini segera diimplementasikan dalam bentuk kebijakan nyata, bukan sekadar dokumen administratif.
Juru bicara Fraksi Golkar, Wahyudi, menegaskan bahwa regulasi ini adalah payung hukum vital untuk kesetaraan warga negara. Ia mendesak pemerintah untuk segera menyediakan fasilitas publik yang aksesibel bagi kaum difabel.
“Fraksi Golkar DPRD Bengkulu Utara menerima dan menyetujui Raperda tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas untuk ditetapkan menjadi Perda. Regulasi ini menjadi payung hukum penting dalam memastikan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi secara adil dan bermartabat,” ujar Wahyudi.
Senada dengan hal tersebut, Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya, Rizal Sitorus, mengingatkan bahwa efektivitas Perda ini sangat bergantung pada komitmen anggaran dan regulasi turunan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Kami dari Fraksi Gerindra meminta agar pemerintah daerah segera mengimplementasikan kedua Perda ini dalam waktu dekat. Regulasi yang sudah disahkan tidak boleh hanya berhenti di atas kertas, tetapi harus diwujudkan dalam program nyata untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Bengkulu Utara,” tegas Rizal.
Sementara itu, dari sektor ketenagakerjaan, Fraksi PAN menyoroti pentingnya perlindungan hak pekerja demi stabilitas ekonomi daerah. Edi Putra, juru bicara Fraksi PAN, berharap Perda ini mampu menjadi instrumen peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal di tengah iklim investasi yang berkembang.
“Dengan telah disahkannya Perda ini, kami berharap penyandang disabilitas di Bengkulu Utara benar-benar mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak secara optimal… Perda Ketenagakerjaan ini juga harus menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Edi.
DPRD Bengkulu Utara memastikan akan menjalankan fungsi pengawasan ketat untuk mengawal sosialisasi dan eksekusi kedua Perda ini agar manfaatnya langsung dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.(Adv)
