KUPASnews.com – Pemerintah Desa Talang Karet, Kecamatan Tebat Karai, merealisasikan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahun anggaran 2026.
Bantuan ini diberikan secara tunai kepada 5 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penyaluran yang berlangsung di Balai Desa Talang Karet tersebut mencakup rapel tiga bulan sekaligus, yakni periode Januari hingga Maret.
Masing-masing keluarga menerima uang tunai sebesar Rp900.000, dengan rincian Rp300.000 per bulan.
Kepala Desa Talang Karet, Indra Haris Sukardi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat desa serta instansi terkait yang telah mengawal proses administrasi hingga bantuan tersebut bisa sampai ke tangan warga.
“Alhamdulillah, dari proses pengajuan hingga realisasi, semua berjalan lancar berkat kerjasama dan sinergi berbagai pihak. Harapan kami, bantuan ini dapat digunakan sesuai peruntukannya dan meringankan beban ekonomi masyarakat, Penetapan Keluarga Penerima Manfaat ( KPM) sudah berdasarkan hasil musyawarah dan Sesuai dengan peraturan yang berlaku ,” ujar Indra Haris Sukardi. Kamis (21/5).
Ia menegaskan bahwa penetapan lima nama penerima manfaat ini tidak dilakukan secara sepihak.
Proses penentuan dilakukan secara ketat melalui forum Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk memastikan bantuan benar-benar jatuh ke tangan warga yang memenuhi kriteria miskin ekstrem atau kehilangan mata pencaharian.
“Langkah ini kita lakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi penggunaan Dana Desa 2026, yang mewajibkan pengalokasian anggaran untuk jaring pengaman sosial di tingkat desa,” ujar Indra Haris Sukardi.
Proses penyaluran bantuan ini berjalan tertib dengan disaksikan langsung oleh jajaran Babinsa, Bhabinkamtibmas, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa (PD), serta Tenaga Ahli (TA) Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Turut hadir pula perwakilan dari Dinas PMD Kabupaten Kepahiang, konsultan pengawas, tokoh agama, penggerak PKK, dan perwakilan tokoh masyarakat setempat untuk memastikan akuntabilitas program di lapangan.***
