KUPASnews.com – Mantan Lurah Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Erwanda, S.Sos, akhirnya angkat bicara terkait belum dibayarkannya honor tenaga harian lepas (THL) yang bekerja di Kantor Lurah Pensiunan.
Erwanda yang menjabat sebagai Lurah Pensiunan pada periode 2023–2026 mengatakan, pihak kelurahan sebelumnya telah melakukan pengusulan pembayaran honor para THL kepada pihak Kecamatan Kepahiang.
Menurutnya, mekanisme pembayaran honor THL tersebut bukan dilakukan langsung oleh pihak kelurahan, melainkan melalui pihak kecamatan.
“Kami sudah melakukan upaya pengusulan untuk pembayaran gaji THL tersebut kepada pihak Kecamatan Kepahiang, karena pembayaran gaji lewat kecamatan, bukan dari kelurahan kami. Tetapi sampai saya dipindah tugas dari lurah ke OPD pada bulan Mei, saya belum mendapatkan kejelasan terkait gaji THL ini,” ujar Erwanda. Kamis (20/8/2026).
Erwanda menjelaskan, meskipun dirinya saat ini tidak lagi menjabat sebagai Lurah Pensiunan, ia mengaku tetap berupaya membantu memperjuangkan agar hak para tenaga harian lepas tersebut dapat segera dibayarkan.
Ia juga mengaku baru mendapatkan informasi bahwa bendahara Kecamatan Kepahiang yang sebelumnya menangani proses pembayaran telah berganti.
Menurutnya, pergantian bendahara tersebut juga berkaitan dengan proses administrasi, karena bendahara yang baru harus menunggu surat keputusan atau SK.
“Walaupun saya tidak menjabat lurah lagi, tetapi saya akan tetap berupaya supaya gaji THL ini bisa dibayarkan. Saya juga baru mendapatkan informasi bahwa bendahara kecamatan yang lama telah berganti dengan yang baru, sehingga menunggu surat keputusan atau SK untuk bendahara yang baru,” kata Erwanda.
Lebih lanjut, Erwanda mengungkapkan bahwa saat dirinya masih menjabat sebagai lurah, ia sempat mempertanyakan langsung persoalan tersebut kepada bendahara kecamatan melalui aplikasi WhatsApp.
Dari komunikasi tersebut, kata dia, terdapat informasi mengenai adanya kendala pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD yang disebut belum dapat diakses sehingga proses pembayaran mengalami hambatan.
“Kalau dulu, sewaktu saya mengajukan, saya sempat tanyakan melalui WhatsApp dengan bendahara kecamatan. Dari pernyataannya, ada kendala di aplikasi SIPD yang belum bisa diakses,” ujarnya.
Saat ditanya apakah persoalan keterlambatan pembayaran honor THL tersebut pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, Erwanda menegaskan bahwa selama dirinya menjabat, pembayaran honor tidak pernah mengalami keterlambatan seperti yang terjadi saat ini.
Ia menjelaskan, pengajuan pembayaran honor THL dilakukan secara berkala setiap tiga bulan sekali. Sebagai contoh, pembayaran untuk periode Januari hingga Maret diajukan sesuai mekanisme yang berlaku melalui pihak kecamatan.
Namun, pada tahun 2026, pembayaran tersebut disebut mengalami keterlambatan hingga berbulan-bulan.
“Kalau tahun-tahun sebelumnya tidak pernah. Setiap kami ajukan ke kecamatan untuk pembayaran gaji, tidak pernah terlambat. Untuk periodenya sendiri, THL ini per tiga bulan sekali, seperti Januari sampai Maret. Baru tahun ini, 2026, terjadi keterlambatan pembayaran gaji THL sampai tujuh bulan,” tegas Erwanda.
Menurut Erwanda, persoalan tersebut perlu segera mendapatkan kejelasan karena honor tersebut merupakan hak tenaga harian lepas yang telah bekerja dan menjalankan tugasnya.
Meski tidak lagi menjabat sebagai lurah, Erwanda menegaskan tetap akan berupaya membantu mendorong agar persoalan pembayaran honor THL tersebut dapat segera diselesaikan.
Sementara itu, keterlambatan pembayaran honor THL hingga tujuh bulan tersebut masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari pihak Kecamatan Kepahiang terkait proses pencairan, kendala administrasi, serta kepastian waktu pembayaran hak para tenaga harian lepas tersebut.
