KUPASnews.com – Menindaklanjuti belum adanya laporan pemusnahan aset Taman Santoso ke Badan Keuangan Daerah [BKD], Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kepahiang, Eko Guntoro, meminta agar seluruh aset yang ada di Taman Santoso dihitung secara rinci.
Menurutnya, revitalisasi Taman Santoso dengan anggaran awal Rp4,7 miliar ini tidak menghancurkan total seluruh aset. Masih ada bangunan-bangunan lama peninggalan Bupati terdahulu yang seharusnya dipertahankan dan dipercantik, bukan dihancurkan.
“Agar seluruh aset itu dihitung karena pembangunan itu juga bukan total aset yang ada untuk dihancurkan, dan akan tetap dihapus. Akan tetapi ada bangunan-bangunan yang lama seperti pembangunannya Pak Bando yang ada itu dimanfaatkan, mungkin diperbaiki lagi lebih indah lagi,” kata Eko Guntoro, Senin [31/8/2026]
Ia mencontohkan sejumlah aset yang harus dihitung secara jelas, termasuk trotoar yang dibangun sejak lama dan pagar yang merupakan aset asli Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang.
“Termasuk trotoar-trotoar yang sudah dibangun sejak waktu itu, termasuk pagar yang memang asli milik pemerintah daerah Kepahiang. Jadi saya pikir seperti pagar, hal-hal yang lainnya memang aset itu harus dihitung,” tegasnya.
Saat ditanya terkait pagar Taman Santoso yang sudah dihancurkan, Eko Guntoro membenarkan hal tersebut. Ia menduga secara administrasi penghitungan sudah dilakukan sebelum eksekusi pembongkaran.
“Ya dihancurkan. Itu mungkin sebelum mereka menghapuskan itu, sebelum mereka melaksanakan penghitungan tentu sudah secara administrasi mereka sudah melaksanakan penghitungan,” ujarnya.
Namun ia menyayangkan, hingga kini laporan resmi nilai penghapusan aset tersebut belum sampai di meja pimpinan DPRD.
“Tapi laporan penghapusan aset walaupun sudah, hingga kini belum sampai di meja pimpinan, itu pernah kita tanyakan dengan pimpinan, berapa nilai yang sudah dihapus sampai saat ini belum ada laporan,” ungkapnya.
Eko Guntoro memastikan Komisi III DPRD Kepahiang yang membidangi pembangunan akan segera melakukan pengawasan langsung ke lokasi Taman Santoso. Hal ini sesuai dengan fungsi pengawasan DPRD yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
“Ya itu pasti. Karena terkait di undang-undang 23 tahun 2014 bahwa kami ada fungsi terkait pengawasan, tentunya berjalannya pengawasan tersebut akan kami lakukan monitoring, dan mungkin kami sidak,” jelasnya.
Pihaknya akan melihat langsung progres pekerjaan revitalisasi tahap awal ini.
“Kita sama-sama lihat ini kan baru pertama, kita lihat berapa progres kerja ini,” tambahnya.
Terkait tidak adanya gambar atau master plan pembangunan yang dipasang di lokasi proyek oleh pihak ketiga, Eko Guntoro menyoroti hal tersebut. Menurutnya, setiap kontraktor wajib memiliki kantor direksi keet dan papan merek proyek di lokasi.
“Terkait master plan kalau biasanya juga ditempel-tempelkan, tetapi saya yakin dan percaya PU sudah menyiapkan, kalaupun nanti masyarakat ingin tahu mereka akan menyiapkan hal-hal tersebut,” katanya.
Lebih lanjut Eko Guntoro mengungkapkan, total kebutuhan anggaran revitalisasi Taman Santoso secara keseluruhan mencapai Rp18 miliar lebih. Anggaran Rp4,7 miliar yang dikucurkan tahun ini merupakan tahap awal.
“Jika pembangunan revitalisasi ini berkelanjutan seperti di angka total itu 18 M sekian, yang baru kita kucurkan 4,7 berarti tahun berikutnya ada rencana penambahan,” ujarnya.
Ia menilai strategi penganggaran bertahap ini sebagai pancingan agar pemerintah pusat melihat progres fisik di lapangan dan mengucurkan bantuan lanjutan.
“Mudah-mudahan ada kiat dari pemerintah daerah untuk mengusulkan ke anggaran pusat, itu sebagai pancingan. Bahasanya kita memang sudah ada fisik yang progressnya sudah ada. Mungkin dengan keterbatasan anggaran, itu salah satu tata cara pemerintah daerah untuk mengusulkan anggaran agar bisa dilanjutkan dengan anggaran pusat,” tutupnya.[Adv]
