KUPASnews.com — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang menyayangkan masih adanya sekolah dasar yang melakukan pembelian buku Lembar Kerja Siswa (LKS) dengan mengumpulkan dana dari wali murid.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang, Dr Nining Pawely Pasju, melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas), Nugroho Setyantoro, menegaskan bahwa praktik pengumpulan dana untuk pembelian LKS tersebut telah dilarang oleh pihak dinas.
Ia mengatakan, pihak dinas sebelumnya telah mengeluarkan surat edaran yang melarang sekolah melakukan pengumpulan dana dari wali murid untuk pembelian buku LKS.
Dinas Pendidikan Kepahiang Larang Pengumpulan Dana LKS
Nugroho mengatakan pihaknya menyayangkan masih adanya oknum guru yang disebut mengumpulkan sejumlah dana dari wali murid untuk membeli buku LKS.
“Dari yang kita sama-sama dengar tadi via HP, sangat disayangkan masih ada oknum guru yang masih mengumpulkan sejumlah dana dari wali murid untuk pembelian buku LKS. Hal ini sudah dilarang dan sudah ada surat edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang yang melarang hal tersebut,” ujar Nugroho, Selasa (22/9/2026).
Menurutnya, jika siswa atau orang tua ingin membeli buku tambahan sebagai bahan referensi, pembelian tersebut dapat dilakukan secara mandiri tanpa melibatkan pihak sekolah.
“Jika anak murid ingin membeli buku untuk pengembangan tambahan bahan referensi silakan beli sendiri, tanpa ada campur dari pihak sekolah, apalagi sampai ada pengumpulan pungutan dana oleh guru,” lanjutnya.
Ia menambahkan, larangan tersebut telah berulang kali disampaikan kepada pihak sekolah, baik oleh kepala dinas maupun dirinya.
Dinas Minta Sekolah Tidak Melakukan Pungutan
Nugroho menegaskan bahwa pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang telah menyampaikan agar praktik serupa tidak dilakukan.
Menurut dia, munculnya informasi mengenai pengumpulan dana untuk pembelian LKS menjadi perhatian karena sebelumnya pihak dinas telah mengingatkan sekolah terkait larangan tersebut.
“Hal ini sangat kita sayangkan bisa terjadi karena kita dari pihak dinas, baik kepala dinas maupun saya sendiri, sering menyampaikan jangan melakukan hal seperti itu,” katanya.
Pihaknya juga menyatakan akan menyampaikan persoalan tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang.
Salah Satu SD di Kepahiang Disebut Kumpulkan Dana LKS
Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media, salah satu sekolah dasar di Kabupaten Kepahiang disebut mengumpulkan dana dari siswa melalui wali murid untuk membeli buku LKS.
Saat dikonfirmasi, salah seorang guru yang membidangi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SD Negeri 01 Kepahiang tidak membantah adanya pengumpulan dana tersebut.
Guru tersebut menjelaskan bahwa pembelian LKS dilakukan berdasarkan kesepakatan wali murid terkait mata pelajaran yang dinilai belum direvisi.
“Karena ada kesepakatan dari wali murid terkait mata pembelajaran yang belum direvisi, sedangkan untuk dana pembelian LKS dikumpulkan ke dewan guru untuk dibelikan LKS,” ujar guru tersebut.
Harga LKS Disebut Rp15 Ribu per Mata Pelajaran
Guru tersebut juga menjelaskan bahwa pihaknya telah menanyakan harga LKS kepada toko buku. Menurut keterangannya, harga LKS untuk satu mata pelajaran mencapai sekitar Rp15 ribu.
Adapun buku LKS yang dibeli disebut digunakan untuk mata pelajaran IPAS dan PAI bagi siswa kelas 4, 5, dan 6.
“Untuk harganya sendiri itu setelah kita tanyakan ke toko buku, satu mata pelajaran sebesar Rp15 ribu. Sedangkan yang kita beli untuk mata pelajaran IPAS dan PAI untuk kelas 4, 5 dan kelas 6,” jelasnya.
Ia menambahkan, menurut keterangannya, pembelian LKS tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan kepada wali murid.
“Untuk pembeliannya sendiri tidak ada paksaan,” katanya.
Dinas Pendidikan Kepahiang Soroti Keterlibatan Sekolah
Perbedaan penjelasan mengenai mekanisme pembelian LKS tersebut menjadi perhatian karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang menyatakan telah melarang pengumpulan dana oleh pihak sekolah untuk keperluan tersebut.
Dari keterangan yang disampaikan kedua pihak, persoalan utama yang menjadi sorotan bukan sekadar keberadaan buku tambahan bagi siswa, melainkan adanya keterlibatan pihak sekolah dalam pengumpulan dana untuk pembelian LKS.
Dinas Pendidikan Kepahiang menyampaikan bahwa siswa tetap dapat memperoleh buku tambahan sebagai bahan referensi apabila diperlukan, namun pembeliannya dilakukan secara mandiri tanpa pengumpulan dana oleh guru atau pihak sekolah.(*)
