KUPASNEWS.com – Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polres Bengkulu Utara menggeledah sejumlah lokasi yang berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi proyek Jalan Sentra Produksi (JSP) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Bengkulu di Kabupaten Bengkulu Utara, Selasa (29/9/2026).

Selain Kantor Dinas TPHP Provinsi Bengkulu, penyidik juga menyisir kediaman sejumlah pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek di Kota Bengkulu. 

Mereka masing-masing berinisial MR, mantan Kepala Dinas TPHP, IS selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta AB yang merupakan staf PPTK.

Penggeledahan dipimpin Kasat Reskrim Polres Bengkulu Utara AKP Alvan Dellano, S.Tr.K., S.I.K., bersama Kanit Tipidkor Ipda Rizky Dirgantara, S.Tr.K., dan sejumlah personel.

AKP Alvan membenarkan penggeledahan tersebut. Menurutnya, langkah itu dilakukan untuk melengkapi kebutuhan penyidikan perkara dugaan korupsi proyek JSP.

“Ya, selain penggeledahan di Kantor Dinas TPHP Provinsi Bengkulu, kami juga menyisir sejumlah lokasi yang berkaitan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek JSP,” ujar Alvan.

Dari penggeledahan di Kantor Dinas TPHP, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan perangkat elektronik berupa laptop. 

Barang-barang tersebut diperiksa untuk menelusuri proses perencanaan, pelaksanaan hingga administrasi proyek.

Polisi memastikan tidak ada uang yang diamankan dari penggeledahan di kantor tersebut. Sementara itu, barang yang diperoleh dari lokasi lainnya masih dalam pemeriksaan.

Hingga kini, Polres Bengkulu Utara belum mengumumkan tersangka dalam perkara tersebut. 

Penyidik masih menganalisis keterangan saksi, dokumen, perangkat elektronik, dan barang bukti lainnya.

Saat ditanya mengenai kemungkinan penetapan tersangka, AKP Alvan mengatakan pihaknya belum dapat menyampaikan perkembangan tersebut.

“Untuk itu belum bisa kita sampaikan,” pungkasnya.

Perkara ini berkaitan dengan proyek Jalan Sentra Produksi Tahun Anggaran 2024 di Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. 

Proyek yang dikelola Dinas TPHP Provinsi Bengkulu tersebut menggunakan APBD Provinsi Bengkulu dengan nilai lebih dari Rp1 miliar dan dikerjakan pada delapan titik.

Dalam proses penyidikan sebelumnya, polisi telah memeriksa 40 saksi untuk mendalami rangkaian perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban proyek.***