KUPASnews.com – Presiden Prabowo Subianto membahas sejumlah langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik. Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan Presiden Prabowo secara khusus menanyakan kesiapan pemerintah dalam mengimplementasikan program bioetanol E20 sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.
“Saya kebetulan dari sektor energi. Bapak Presiden menanyakan kesiapan tentang implementasi daripada E20 dalam rangka mendorong ketahanan energi kita,” jelas Bahlil seusai rapat.
Menurut Bahlil, pemerintah telah menyiapkan rencana strategis pengembangan bioetanol secara bertahap, mulai dari E20 hingga E50. Pelaksanaannya akan melibatkan koordinasi lintas kementerian, terutama Kementerian ESDM dan Kementerian Pertanian.
“E20 sampai dengan E50 dan kami sudah menyiapkan renstranya. Saya dengan Pak Mentan, karena hulunya itu adalah kolaborasi antara Pak Mentan dengan ESDM. Dan menyangkut dengan B50 tetap kita pertahankan, karena ini adalah geopolitik yang tidak pernah kita tahu ujungnya ke mana,” katanya.
Pemerintah Siapkan Storage Minyak di Sumatra
Selain pengembangan energi berbasis nabati, pemerintah juga merencanakan pembangunan fasilitas penyimpanan minyak atau storage di sejumlah wilayah Sumatra.
Bahlil menjelaskan, pembangunan fasilitas tersebut ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan cadangan minyak nasional, khususnya untuk menampung minyak mentah atau crude oil yang diimpor Indonesia.
“Di samping itu kita akan membangun storage beberapa di wilayah Sumatra untuk ketika kita melakukan impor crude, itu semuanya bisa ada tempatnya di atas 20 hari. Target kita bisa sampai dengan 60 hari,” ucapnya.
Ia mengungkapkan, studi kelayakan atau feasibility study pembangunan fasilitas penyimpanan tersebut telah rampung. Selanjutnya, pemerintah akan melakukan peninjauan lokasi pada akhir 2026, termasuk memeriksa aspek keamanan dan potensi risiko bencana.
Menurut Bahlil, faktor keselamatan menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan lokasi pembangunan fasilitas penyimpanan minyak tersebut.
“Salah satu di antaranya adalah kita rancang jangan sampai kondisi di mana kita meletakkan storage itu punya peluang atau potensi besar untuk jadi bencana. Itu kan menyangkut keselamatan,” tegasnya.
Pengembangan bioetanol E20 hingga E50, keberlanjutan program biodiesel B50, serta rencana pembangunan fasilitas penyimpanan minyak menjadi sejumlah agenda yang dibahas pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional.
Melalui langkah tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan kemandirian energi sekaligus memperkuat kesiapan Indonesia menghadapi dinamika pasokan dan harga energi global.
“Dua bulan terakhir seperti biasa namanya operasi APBN itu kalau di akhir tahun biasanya itu ngegas lebih cepat, lebih besar itu silahkan tetapi harus tetap efisien. Harus tetap dalam tata kelola yang baik dan tentu harus dilakukan sesuai dengan target output yang dicanangkan ketika meminta anggaran tersebut,” tegasnya.
Arahan tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam mengawal pelaksanaan APBN hingga akhir 2026, sehingga percepatan belanja negara tetap sejalan dengan perencanaan dan hasil yang ingin dicapai.
