KUPASnews.com – Pemerintah tidak berencana membentuk satuan tugas (Satgas) khusus untuk menangani kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penanganan perkara tersebut sepenuhnya dipercayakan kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
Penegasan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurut Yusril, Presiden Prabowo telah memberikan kepercayaan kepada kepolisian untuk mengusut perkara tersebut secara profesional, termasuk mendalami kemungkinan adanya tindak pidana lain yang berkaitan dengan dugaan penyadapan.
“Sampai saat ini tidak ada keinginan dari pemerintah untuk membentuk satgas, tim, atau apa pun,” ujar Yusril.
Ia menegaskan, proses penyelidikan dan penyidikan sepenuhnya menjadi kewenangan kepolisian melalui Bareskrim.
“Bapak Presiden memberikan kepercayaan penuh kepada Mabes Polri, dalam hal ini Bareskrim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyadapan dan keterkaitannya dengan tindak pidana makar,” jelasnya.
Penyidikan Didalami hingga Dugaan Makar
Yusril menjelaskan, penyidik masih mengembangkan perkara dengan memeriksa sejumlah saksi dan tersangka, mengumpulkan alat bukti, serta meminta keterangan ahli.
Menurutnya, perkara yang semula berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal dan intersepsi elektronik kini juga didalami dari kemungkinan adanya unsur tindak pidana terhadap negara.
Ia menyebut penyidik tengah mengkaji kemungkinan penerapan Pasal 191, 192, dan 193 KUHP.
“Pada saat itu yang dikenakan adalah pasal-pasal tentang penyadapan dan intersepsi, ya. Jadi, untuk menyatakan makar itu perlu ada alat bukti dulu,” terang Yusril.
Namun, berdasarkan perkembangan penyidikan yang disampaikannya, Yusril menilai perkara tersebut tidak lagi sebatas persoalan penyadapan elektronik.
“Jadi, sekarang memang sudah dapat dipastikan bahwa ini bukan sekadar penyadapan intersepsi elektronis, tapi mengarah kepada suatu tindak pidana makar,” imbuhnya.
Yusril menjelaskan, penyidik perlu mendalami kemungkinan adanya keterkaitan antara penyadapan dengan tujuan melumpuhkan Presiden atau menghambat pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
“Penyadapan terhadap seorang Presiden tidak bisa dianggap sebagai satu penyadapan biasa. Karena itu memang harus dicari kaitannya dengan pasal lain dan memang ketemu pada Pasal 191 sampai Pasal 193 kaitannya adalah antara lain untuk melumpuhkan Presiden, membuat Presiden tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya,” lanjutnya.
Meski demikian, ia menyebut kemungkinan tindak pidana yang lebih berat, seperti pembunuhan Presiden atau penggulingan pemerintah, masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan.
“Kalau lebih beratnya lagi yang membunuh Presiden, menggulingkan pemerintah, nah itu kita belum tahu tentang itu karena masih dalam tahap penyidikan,” tambahnya.
Empat Orang Telah Ditetapkan sebagai Tersangka
Sebelumnya, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga orang sebagai tersangka pada 3 November 2026 dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
Ketiganya masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH. Salah satu tersangka berinisial LSP merupakan mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Dua tersangka lainnya merupakan perwira tinggi Polri, yakni Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso.
Perkembangan berikutnya terjadi pada 5 November 2026. Penyidik kembali menetapkan seorang perwira tinggi Polri berinisial SU sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Dengan penetapan tersebut, jumlah tersangka yang diumumkan mencapai empat orang.
Berdasarkan keterangan kepolisian, dugaan penyadapan dilakukan tanpa prosedur yang semestinya dalam rentang waktu 2025 hingga 2026. Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan data elektronik serta akses ilegal terhadap sistem yang digunakan.
Kasus tersebut kini masih dalam proses penyidikan Bareskrim Polri, termasuk pendalaman terhadap kemungkinan adanya tindak pidana lain yang berkaitan dengan perkara utama.
