KUPASnews.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menilai upaya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk kembali membuktikan keabsahan dokumen penyetaraan ijazah SMA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak lagi memiliki manfaat hukum.
Yusril beralasan, persoalan tersebut telah berkaitan dengan dua putusan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), yang masing-masing memiliki kekuatan hukum final sesuai kewenangannya.
Pernyataan itu disampaikan Yusril kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), menanggapi rencana Gibran untuk menempuh jalur hukum guna membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
“Tidak ada gunanya karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final karena materinya materi yang sama,” ujar Yusril.
Ia menegaskan, kedua putusan tersebut tidak lagi dapat ditempuh melalui upaya hukum biasa.
“Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final,” jelasnya.
Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa Gibran tidak memiliki kedudukan sebagai pihak dalam perkara yang diputus MA sehingga tidak dapat mengajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut.
Menurutnya, dalam perkara di MA, pihak tergugat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Sementara Gibran tidak tercatat sebagai pihak tergugat intervensi.
“Oleh karena dalam perkara di Mahkamah Agung itu tergugatnya adalah Dirjen Dikdasmen dan sementara Pak Wakil Presiden, Pak Gibran, tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi. Jadi tidak bisa mengajukan banding,” ungkapnya.
Yusril juga menyampaikan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kemungkinan tidak akan mengajukan peninjauan kembali (PK), melainkan menindaklanjuti putusan MA setelah menerima salinan resmi putusan tersebut.
Pernyataan Yusril tersebut muncul setelah Gibran menyampaikan keinginannya untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan melalui PTUN.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah meminta kesempatan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menempuh proses hukum tersebut.
Gibran kemudian memberikan keterangan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan sejumlah masukan, termasuk agar dirinya tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikan melalui jalur hukum.
“Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,” kata Gibran.
Ia juga menyebut salah satu saran Presiden adalah agar dirinya tetap berjuang melalui PTUN dengan menghadirkan dokumen pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1,” pungkasnya.
