KUPASnews.com – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, membantah pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menyarankan dirinya untuk memperjuangkan pembuktian keabsahan dokumen pendidikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Syahganda menilai tidak mungkin Prabowo memberikan saran tersebut. Menurutnya, penjelasan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengenai tidak adanya ruang hukum lebih lanjut justru mencerminkan pandangan pemerintah terhadap persoalan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Syahganda kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026) malam.
” Tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko hukumnya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran,” ujar Syahganda.
Ia mengaku berada di lingkungan Istana hingga pukul 18.00 WIB setelah menghadiri rangkaian acara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional. Dalam kesempatan tersebut, Syahganda mengaku mengikuti perkembangan pembicaraan mengenai polemik dokumen pendidikan Gibran.
Syahganda juga menyinggung penjelasan Yusril yang sebelumnya menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan tersebut telah bersifat final.
“Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk (fight) ke PTUN artinya itu yang dia diskusikan dengan Presiden, itulah concern Presiden, dong,” tegasnya.
Gibran Sebut Prabowo Sarankan Tetap Fight
Sebelumnya, Gibran menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan sejumlah saran terkait polemik dokumen pendidikannya. Salah satu saran tersebut, menurut Gibran, adalah tetap memperjuangkan pembuktian dokumen melalui PTUN.
“Salah satu saran beliau (Presiden Prabowo) itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja,” ucap Gibran.
