KUPASnews.com – Tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Bengkulu Utara menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah. Hal itu ditegaskan dalam rapat paripurna DPRD yang digelar pada Senin, 7 Juli 2025.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam agenda penyampaian kata akhir fraksi terhadap Raperda APBD 2024, sekaligus penandatanganan berita acara keputusan bersama antara eksekutif dan legislatif.

Dalam proses pembahasan sebelumnya, DPRD Bengkulu Utara telah menyampaikan sejumlah pandangan dan evaluasi yang kemudian menjadi catatan penting untuk pelaksanaan APBD tahun berjalan. Catatan tersebut diharapkan menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam rangka perbaikan pengelolaan anggaran ke depan.

Dengan ditetapkannya Raperda ini menjadi Perda, diharapkan dapat menjadi dasar hukum yang kuat bagi jajaran Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dalam menggunakan anggaran secara tepat dan sesuai aturan, serta mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kemajuan daerah.

Berdasarkan hasil rapat paripurna, ketujuh fraksi yang menyatakan dukungannya meliputi Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PAN, Repal Bangkit, dan Demokrat Sejahtera. Mereka sepakat agar raperda tersebut segera disahkan.

“Sebanyak 7 fraksi DPRD Bengkulu Utara menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tersebut untuk disahkan menjadi peraturan daerah Bengkulu Utara,” tegas pernyataan resmi dalam sidang.

Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bengkulu Utara, Sekretaris Daerah, para Asisten dan Staf Ahli Setdakab, pimpinan organisasi dan partai politik, serta seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bengkulu Utara.(ADV)