KUPASnews.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Keinginan tersebut disampaikan dalam pertemuan keduanya di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026) pagi. Prasetyo menyebut pertemuan berlangsung sekitar 2,5 jam.
“Memang benar pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden. Pertemuan berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Di tengah berkembangnya polemik mengenai posisi Gibran dan dorongan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR, Prasetyo memastikan aktivitas pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Ia mengatakan Presiden Prabowo masih memimpin berbagai agenda pemerintahan, termasuk rapat koordinasi untuk mengantisipasi potensi bencana di sejumlah daerah.
Salah satu perhatian pemerintah, menurut Prasetyo, adalah memetakan wilayah yang berpotensi terdampak bencana berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
“Dalam rangka memitigasi bencana, Bapak Presiden kemarin mengadakan ratas untuk kita mulai memetakan berdasarkan informasi dari BMKG dan di beberapa daerah juga memang sudah terjadi mulai turun hujan yang itu harus kita antisipasi lebih dini lagi,” jelasnya.
Selain ancaman bencana hidrometeorologi, pemerintah juga mulai mempersiapkan langkah antisipasi terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada masa mendatang.
“Termasuk persiapan mengantisipasi kejadian kebakaran hutan dan lahan di kemudian hari dan tahun depan tidak terjadi kembali,” sambung Prasetyo.
Ia menegaskan, berbagai dinamika politik yang berkembang tidak boleh mengganggu pelaksanaan tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Jadi, kita tetap fokus untuk bekerja memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.
Istana Hormati Hak DPR
Mengenai perkembangan di DPR terkait penggunaan Hak Menyatakan Pendapat, Prasetyo menyatakan pemerintah menghormati setiap proses politik yang berlangsung di lembaga legislatif.
Menurutnya, DPR maupun setiap anggota dewan memiliki hak konstitusional yang dapat digunakan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kalau berkenaan dengan yang terjadi di DPR, tentunya adalah proses politik yang juga sama-sama kita hormati karena bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR,” ungkapnya.
