KUPASnews.com – Pemerintah Kabupaten Kepahiang menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58 Provinsi Bengkulu di Lapangan Kantor Bupati Kepahiang, Rabu (18/11/2026).

Upacara tersebut dipimpin Wakil Bupati Kepahiang, Ir. H. Abdul Hafizh, M.Si., yang bertindak sebagai inspektur upacara.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati membacakan amanat Gubernur Bengkulu yang mengulas berbagai perkembangan dan capaian pembangunan daerah.

Sejumlah sektor menjadi perhatian, mulai dari pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pada sektor ekonomi, Provinsi Bengkulu mencatat pertumbuhan sebesar 5,11 persen secara tahunan (year-on-year) pada Triwulan II-2026. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan Triwulan I-2026 yang tercatat sebesar 4,72 persen.

Perbaikan juga terlihat pada indikator kesejahteraan masyarakat. Persentase penduduk miskin berhasil diturunkan dari 12,08 persen pada Maret 2025 menjadi 11,83 persen pada Maret 2026.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 74,91 pada 2024 menjadi 75,68 pada 2025.

Di bidang pertanian, Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Bengkulu mencapai 208,27 pada Oktober 2026. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2024, yakni sebesar 191,98.

Kemajuan pembangunan juga tercermin dari peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan. Melalui APBD 2025, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah membangun jalan sepanjang 172 kilometer pada 21 ruas dengan dukungan anggaran mencapai Rp550 miliar.

Pembangunan tersebut turut berkontribusi menekan persentase jalan dalam kondisi tidak mantap dari 37,16 persen menjadi 24,59 persen.

Memasuki 2026, Bengkulu kembali memperoleh alokasi anggaran Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah sebesar Rp285,14 miliar. Dana tersebut diperuntukkan bagi 17 paket pekerjaan yang tersebar di 10 kabupaten/kota.

Capaian lainnya adalah rampungnya pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional KOBEMA dengan nilai investasi Rp744 miliar. Saat ini, fasilitas tersebut telah memasuki tahap uji coba penyaluran air ke rumah tangga.

Pada sektor kesehatan, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Bengkulu telah mencapai 99,45 persen per 1 Oktober 2026. Capaian tersebut menempatkan Bengkulu dalam kategori Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.

Sementara di bidang pendidikan, pemerintah terus memperluas akses dan pemerataan layanan pendidikan melalui pembangunan dua Sekolah Rakyat yang berlokasi di Kota Bengkulu dan Kabupaten Kaur. Pembangunan yang didukung APBN tersebut memiliki anggaran sebesar Rp412,52 miliar.

Selain itu, revitalisasi juga dilakukan terhadap 57 sekolah yang terdiri dari SMA, SMK, dan SLB dengan total anggaran Rp60,3 miliar.

Dalam upaya memperkuat reformasi birokrasi, Provinsi Bengkulu memperoleh nilai Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,11 dengan kategori A atau sangat baik dari Kementerian PANRB.

Peningkatan turut dicatat pada Indeks Pembangunan Kebudayaan yang mencapai 64,93 pada 2025, dibandingkan 61,45 pada 2024. Adapun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat dari 73,45 menjadi 77,05.

Membacakan amanat gubernur, Abdul Hafizh menegaskan bahwa berbagai keberhasilan pembangunan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Capaian pembangunan yang telah diraih Provinsi Bengkulu merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen pemerintah dan masyarakat. Ke depan, sinergi dan kolaborasi harus terus diperkuat agar pembangunan semakin merata dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat,” ujar Wabup.

Program Bantu Rakyat Terus Diperkuat

Dalam amanat tersebut, Gubernur Bengkulu juga menyoroti keberlanjutan program Bantu Rakyat yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara langsung.

Pada 2026, sebanyak 3.060 pelajar telah menjalani proses verifikasi untuk memperoleh orang tua asuh. Sementara itu, program bedah rumah tidak layak huni mendapatkan alokasi APBN sebanyak 4.508 unit dengan nilai anggaran Rp84,91 miliar.

Jumlah tersebut meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 121 unit.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga terus diperluas

Hingga saat ini, pelaksanaannya telah didukung 134 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan total penerima manfaat mencapai 362.546 orang.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Bengkulu berhasil memperoleh dukungan pendanaan melalui kerja sama dengan pemerintah luar negeri, lembaga donor internasional, sektor swasta, serta institusi pendidikan. Total nilai kerja sama tersebut mencapai Rp40 miliar.

Berbagai upaya pembangunan dan inovasi tersebut turut mengantarkan Provinsi Bengkulu meraih sejumlah penghargaan di tingkat regional maupun nasional.

Di antaranya, penghargaan sebagai pemerintah daerah dengan kinerja terbaik dalam pengendalian inflasi dan penurunan tingkat pengangguran terbuka se-Sumatera. Atas capaian tersebut, Bengkulu juga memperoleh insentif dari pemerintah pusat sebesar Rp6 miliar.

“Pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan tren positif, penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan petani menjadi indikator bahwa upaya pembangunan yang kita lakukan mulai menunjukkan hasil,” tambahnya.

Selain itu, Provinsi Bengkulu meraih Detik Sumatera Awards kategori Inovasi Penggerak Konektivitas Antarwilayah, UHC Awards 2026, Terbaik II Adinata Syariah kategori Nilai Ekspor Halal, serta Terbaik IV kategori Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Meski demikian, pemerintah daerah diingatkan agar tidak terlena dengan berbagai penghargaan dan keberhasilan yang telah dicapai. Tantangan pembangunan ke depan masih membutuhkan kerja keras, inovasi, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan.

“Kita tidak boleh berpuas diri dengan berbagai capaian yang telah diraih. Tantangan pembangunan ke depan masih besar, sehingga diperlukan kerja keras, inovasi, dan komitmen bersama untuk mewujudkan Bengkulu yang lebih maju dan sejahtera,” tutup Wabup.

Peringatan HUT ke-58 Provinsi Bengkulu di Kabupaten Kepahiang tidak sekadar menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga momentum untuk mengevaluasi perjalanan pembangunan dan memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, pembangunan diharapkan semakin merata, pelayanan publik terus meningkat, serta berbagai program pemerintah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bengkulu.(Adv)