KUPASnews.com – Pemerintah Kabupaten Kepahiang, Bengkulu, meminta dukungan pemerintah pusat untuk merealisasikan pembangunan jalan penghubung Desa Cinta Mandi–Langgar Jaya sepanjang 17 kilometer.

Usulan tersebut diharapkan dapat difasilitasi melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen OTDA) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Permintaan itu disampaikan Wakil Bupati Kepahiang, Ir. H. Abdul Hafizh, M.Si., saat mengikuti dialog daring dalam program Rembuk dan Bincang Otonomi Daerah (Reboan OTDA) bersama Direktur Jenderal OTDA Kemendagri, Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP., M.E., Rabu (18/11/2026).

Dalam dialog tersebut, Abdul Hafizh menjelaskan bahwa keterbatasan kemampuan fiskal daerah akibat pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) menjadi salah satu kendala dalam memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar, terutama jalan.

Meski pemerintah telah menjalankan program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD), dukungan tersebut dinilai belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan pembangunan ruas jalan prioritas di Kabupaten Kepahiang.

Ia menegaskan, pembangunan jalan Cinta Mandi–Langgar Jaya membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat karena panjang ruas yang harus ditangani mencapai 17 kilometer.

“Pembangunan jalan Cinta Mandi–Langgar Jaya sepanjang 17 kilometer cukup berat jika hanya mengandalkan APBD. Kami berharap Ditjen OTDA dapat memfasilitasi usulan ini kepada Kementerian PU agar mendapat dukungan pembangunan,” ujarnya.

Menurut Abdul Hafizh, ruas jalan tersebut memiliki nilai strategis bagi masyarakat karena menjadi salah satu akses penting menuju kawasan sentra perkebunan kopi di Kabupaten Kepahiang.

Infrastruktur yang memadai diyakini dapat memperlancar mobilitas warga, mempermudah distribusi hasil perkebunan, sekaligus mengurangi beban biaya transportasi yang selama ini ditanggung petani.

“Pembangunan jalan ini sangat penting bagi masyarakat, terutama petani kopi. Jika akses jalan lebih baik, pengangkutan hasil perkebunan akan lebih lancar dan biaya transportasi dapat ditekan,” ungkapnya.

Selain mengusulkan pembangunan infrastruktur, pertemuan tersebut turut membahas sejumlah persoalan pemerintahan daerah lainnya.

Di antaranya kebutuhan penambahan alokasi TKD, status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, serta kejelasan status Hak Guna Usaha (HGU) PT Trisula Ulung Megasurya (TUMS).

Melalui forum Reboan OTDA, Pemerintah Kabupaten Kepahiang berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan dan memfasilitasi berbagai persoalan strategis daerah agar memperoleh tindak lanjut dari kementerian maupun lembaga terkait sesuai kewenangannya.